MUKOMUKO – Pemerintah Kabupaten Mukomuko menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun Rencana 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Mukomuko, Kamis (12/2).
Adapun kegiatan ini menjadi tonggak strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode mendatang. Fokus utama yang diangkat adalah percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal yang produktif.
Dalam pemaparannya, Bupati Mukomuko, H. Choirul Huda, S.H., menekankan bahwa tema “Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Lokal” bukan sekadar slogan, melainkan mandat untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
“Pemerintah daerah menyadari bahwa tantangan pengangguran dan serapan tenaga kerja harus dijawab dengan memperkuat sektor-sektor rill yang ada di tengah masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, dan sektor industri kreatif yang sedang berkembang di Mukomuko,” paparnya.
Lebih lanjut, pembahasan dalam Musrenbang ini menyoroti pentingnya memperkuat struktur ekonomi agar lebih tahan terhadap fluktuasi global. Langkah ini diambil dengan cara mendorong hilirisasi produk lokal. Alih-alih hanya mengirim bahan mentah keluar daerah, pemerintah berencana memberikan dukungan teknologi dan perizinan bagi industri pengolahan skala kecil dan menengah.
Hal ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk asli Mukomuko sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
Kehadiran perwakilan Pemprov Bengkulu dalam acara ini memberikan sinyal positif bagi sinkronisasi program pembangunan. Koordinasi antara Kabupaten dan Provinsi dianggap krusial, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi distribusi ekonomi. Dengan konektivitas yang lebih baik, daya saing daerah akan meningkat, memungkinkan produk-produk lokal Mukomuko menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional.
Terpisah, Kepala Bapperida Kabupaten Mukomuko, Singgih Pramono, S.Sos., M.H., mengatakan bahwa Musrenbang RKPD 2027 ini juga menjadi ruang bagi berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha, untuk memberikan masukan konstruktif.
“Pemkab Mukomuko berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam penyusunan anggaran, memastikan bahwa setiap usulan yang masuk diprioritaskan berdasarkan azas manfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.
Hasil dari musyawarah ini akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang matang dan terukur. Targetnya, pada tahun 2027 nanti, Kabupaten Mukomuko tidak hanya unggul dari sisi administratif, tetapi juga menjadi barometer pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Provinsi Bengkulu. Pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat bahu-membahu menyukseskan implementasi program yang telah direncanakan tersebut.(RJR)
