BENGKULU – Bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Bengkulu, sebuah momentum krusial bagi peta penegakan hukum di Provinsi Bengkulu kembali bergulir. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu secara khidmat memimpin upacara pelantikan, pengambilan sumpah, serta serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mukomuko. Jabatan strategis ini secara resmi diserahterimakan dari pejabat lama, Yustina, kepada Idham Kholid.
Pergantian kepemimpinan di tingkat daerah ini dipandang bukan sekadar rotasi rutin dalam struktur organisasi Kejaksaan Agung, melainkan sebuah langkah taktis untuk memperkuat fondasi integritas institusional.
Kajati Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar, dalam amanatnya menegaskan bahwa dinamika hukum yang semakin kompleks menuntut hadirnya figur pemimpin yang tidak hanya mumpuni secara yuridis, tetapi juga memiliki ketajaman manajerial dalam merespons tantangan zaman.
Kajati menekankan bahwa perpindahan tongkat estafet ini harus dimaknai sebagai upaya penyegaran birokrasi guna menghindari stagnasi organisasi. Idham Kholid, sebagai pejabat yang baru dilantik, mengemban tanggung jawab besar untuk menjaga marwah institusi di wilayah hukum Mukomuko.
Fokus utama yang ditekankan adalah konsistensi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan yang substantif.
Selain aspek moralitas, transformasi manajerial menjadi poin krusial yang digarisbawahi. Kejaksaan Negeri Mukomuko di bawah kepemimpinan Idham Kholid diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika hukum kontemporer, termasuk dalam hal digitalisasi pelayanan hukum dan transparansi penanganan perkara. Hal ini selaras dengan visi Kejaksaan Agung untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih modern dan akuntabel.
Lebih lanjut, Kajati Bengkulu menginstruksikan agar Kejari Mukomuko di bawah kepemimpinan baru segera melakukan akselerasi terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian publik, baik di ranah pidana umum maupun tindak pidana khusus. Penegakan hukum di daerah dituntut untuk memiliki dampak nyata terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
“Kepemimpinan yang baru harus mampu mengidentifikasi tantangan lokal dengan pendekatan global. Esensi penegakan hukum bukan sekadar menghukum, melainkan memastikan bahwa supremasi hukum menjadi pilar utama yang mendukung iklim pembangunan daerah,” tegas Kajati Victor, Kamis (26/3).
Sinergi antar-lembaga juga menjadi sorotan. Idham Kholid diharapkan mampu membina hubungan kolaboratif dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mukomuko tanpa mengorbankan independensi institusi. Kerangka kerja sama ini dianggap vital untuk memastikan kebijakan hukum selaras dengan kepentingan pembangunan daerah.
Di sisi lain, institusi memberikan apresiasi yang mendalam atas dedikasi luar biasa yang telah diberikan oleh Yustina selama masa jabatannya. Kontribusi beliau dalam menata fondasi hukum di Mukomuko diakui telah memberikan dampak positif bagi reputasi korps.
Transisi ini diharapkan berjalan dengan prinsip keberlanjutan, di mana program-program strategis yang telah diinisiasi sebelumnya tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.
Kini, publik menanti gebrakan inovatif dari Idham Kholid. Dengan rekam jejak yang solid, ekspektasi terhadap penguatan pengawasan anggaran negara dan pelayanan hukum yang lebih humanis menjadi harapan utama masyarakat Mukomuko.
Pelantikan ini menandai babak baru bagi Kejari Mukomuko dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya tajam secara yuridis, tetapi juga memiliki resonansi sosial yang kuat.
Gemmi Jupriadi
