MUKOMUKO – Supardi selaku Kepala Desa (Kades) Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, meminta pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko untuk meninjau langsung ke Desa terkait Bantuan Pangan (Bapang) Beras bantuan pemerintah pusat.
Dirinya mengaku kecewa lantaran data penerima yang diduga bermasalah tidak tepat sasaran dan jumlah penerima banyak yang berkurang dari tahun sebelumnya. Adapun pengurangan data penerima Bapang beras bantuan pemerintah pusat tersebut, yang sebelumnya berkisar 350 penerima menjadi 158 penerima, tanpa adanya pemberitahuan ke pihak desa.
Menurutnya, protes warga yang sebelumnya masuk data penerimaan beras, kini menyasar ke pemerintah desa. Dirinya protes, karena merasa dibenturkan dengan masyarakat di desanya.
‘’Jumlah penerima berkurang dan banyak warga yang berhak menerima tapi tidak masuk. Kami merasa dibenturkan dengan masyarakat dengan adanya pengurangan ini,” jelas Supardi, Rabu (30/7).
Pihaknya mempersoalkan data penerima bantuan yang dipakai masih data lama dengan alasan itu sudah diverifikasi.
“Dalam data penerima itu, masih ada warga yang sudah meninggal masuk menerima bantuan. Data penerima bantuan, itu-itu saja yang muncul, padahal warga ini sudah tidak layak. Bahkan ada yang meninggal masih masuk data,” imbuh Supardi.
Selain itu, jumlah penerima bantuan beras ini rata-rata mengalami pengurangan di semua desa. Seperti di desanya, penerima bantuan beras ini berkurang 190 KK lebih, di mana tahun ini sebanyak 158 KK sedangkan tahun lalu sebanyak 350 KK. Dan itu tanpa adanya penyampaian atau pemberitahuan ke pihak desa.
Yang jadi persoalan juga, lanjut dia, data sasaran ini yang masuk fokus pada penerima PKH dan BPNT, namun nyatanya di desanya, banyak penerima bansos itu tidak menerima bantuan beras diakibatkan pengurangan dari penerima tersebut.
“Ada yang dapat dan tidak warga penerima PKH dan BPNT ini, dikira kita yang mainkan data ini padahal ini data pusat,” tegasnya.
Pihaknya meminta dinas terkait agar segera turun ke lapangan, supaya tidak terjadi kericuhan saat pembagian bantuan pangan beras tersebut.
Ia merasa, justru bantuan pangan beras tersebut diserahkan di desa, sehingga ini menjadi buah simalakama bagi desa. Jika tetap menyalurkan bantuan ini, terjadi gejolak di desa dan ujung-ujungnya pemerintah desa yang diprotes oleh warga.
“Kami minta dinas terkait bisa turun segera ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan. Jangan sampai kami yang disalahkan, karena tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait,” tutup Supardi.(GJR)
