MUKOMUKO – Di tengah tantangan ruang fiskal yang kian menyempit akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Melalui kebijakan strategis yang diinisiasi langsung oleh Bupati Mukomuko, H. Choirul Huda, S.H, daerah ini resmi mendapatkan kucuran dana melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) senilai kurang lebih Rp80 miliar untuk peningkatan jaringan irigasi.
Kebijakan efisiensi anggaran nasional sebelumnya sempat memberikan tekanan signifikan terhadap agenda pembangunan prioritas di Kabupaten Mukomuko.
Menanggapi situasi sulit tersebut, Bupati Mukomuko mengambil langkah taktis dengan menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam menggali sumber pendanaan alternatif di luar APBD murni.
Bupati menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan kementerian terkait di tingkat pusat. Strategi “jemput bola” ini dilakukan agar potensi serta kebutuhan mendesak masyarakat Mukomuko mendapatkan perhatian khusus dalam pengalokasian program nasional.
Hasil nyata dari kerja keras kolektif ini adalah dialokasikannya anggaran Inpres untuk sektor pengairan yang menjadi tulang punggung sektor pertanian daerah.
Dalam kegiatan Panen Raya yang berlangsung di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Bupati Mukomuko menyampaikan kabar baik tersebut di hadapan para petani dan tokoh masyarakat. Ia menegaskan bahwa kucuran dana pusat ini merupakan buah dari kesungguhan pemerintah daerah dalam meyakinkan pemerintah pusat akan potensi ketahanan pangan di Mukomuko.
“Alhamdulillah, usaha kolektif kita untuk menarik program pusat mulai membuahkan hasil nyata. Kita berhasil mengamankan Inpres Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi Air Manjunto, baik untuk sisi Sayap Kanan maupun Sayap Kiri. Total alokasi anggaran berada di kisaran Rp80 miliar dan pengerjaan fisiknya akan segera dimulai,” ujar Bupati dengan penuh optimisme.
Bupati menambahkan bahwa proyek ini selaras dengan program strategis Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat Ketahanan Pangan Nasional. Dengan perbaikan sarana prasarana irigasi yang lebih modern dan fungsional, diharapkan indeks pertanaman dan produktivitas padi di wilayah tersebut meningkat drastis, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
Guna memastikan proyek strategis ini berjalan maksimal dan tepat sasaran, Pemkab Mukomuko akan melibatkan Komisi Irigasi secara penuh. Komisi ini bertugas menyusun formulasi teknis serta melakukan pengawasan ketat di lapangan agar pemanfaatan air irigasi dapat didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh petani.
“Kami akan meminta Komisi Irigasi untuk segera menyiapkan formulasi teknis di lapangan. Ketepatan distribusi air adalah kunci suksesnya peningkatan hasil produksi pasca-pembangunan infrastruktur ini nanti,” pungkas Bupati Mukomuko.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bapperida Kabupaten Mukomuko, Singgih Pramono, S.Sos., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Mukomuko, menyatakan kesiapannya untuk mengawal program ini.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor akan diperkuat demi memastikan sinkronisasi antara pembangunan fisik dengan kebutuhan nyata para petani di lapangan.
Baru-baru ini pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan rekanan pihak ketiga, perwakilan BWSS VII, perwakilan petani sawah, camat dan Kapolsek serta kades terdampak pembangunan di aula Mess Pengairan Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lubuk Pinang.
“Keberhasilan meraih dana Inpres sebesar Rp80 miliar ini menjadi bukti bahwa keterbatasan anggaran daerah bukan merupakan penghalang bagi pembangunan, sejauh pemerintah daerah mampu membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat melalui jalur diplomasi dan teknis yang tepat,” singkatnya. (GJR)
